MACCARITAMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat tata kelola penerimaan daerah melalui digitalisasi pembayaran retribusi kepelabuhanan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Luwu Timur dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap transaksi penerimaan daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Dinas Perhubungan Luwu Timur melaksanakan sosialisasi dan edukasi pembayaran retribusi kepelabuhanan menggunakan QRIS pada 3–4 Agustus 2026.
Sosialisasi menyasar empat pelabuhan, yakni Pelabuhan Timampu dan Pelabuhan Tokalimbo di Kecamatan Towuti serta Pelabuhan Sorowako dan Pelabuhan Nuha di Kecamatan Nuha.
Kepala Bapenda Luwu Timur, Muhammad Yusri, S.E., M.Si., mengatakan penerapan pembayaran non-tunai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
“Selain lebih praktis, setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,” katanya.
Menurut Muhammad Yusri, sistem pembayaran digital memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam memastikan proses penerimaan berlangsung lebih tertib dan terdokumentasi.
Pembayaran secara digital juga dapat meminimalkan penggunaan uang tunai dalam transaksi retribusi kepelabuhanan. Dengan demikian, proses pembayaran dapat berjalan lebih efisien sekaligus mendukung sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern.
Pemkab Luwu Timur berharap penerapan QRIS dapat semakin memperkuat penerimaan daerah dari sektor retribusi kepelabuhanan dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan serta akuntabel. (*)
